SBY Disarankan Tarik Marzuki Alie dari DPR

Ketua Masyarakat Profesional Madani, Ismed Hasan Putro, meminta Marzuki Alie mundur sebagai Ketua DPR. Menurutnya, Marzuki terlalu sering membuat pernyataan yang meresahkan publik, sehingga semakin menggerus citra DPR di mata rakyat.

“Sebaiknya Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Partai Demokrat menarik Marzuki Alie dari posisinya sebagai Ketua DPR,” kata Ismed dalam siaran pers yang diterima oleh VIVAnews.com, Minggu 31 Juli 2011.
Ismed bahkan menilai, Marzuki bukan hanya pantas ditarik atau dipecat sebagai Ketua DPR, tapi juga harus dihukum karena melawan komitmen dan cita-cita bangsa dalam memberantas korupsi.

Sebelumnya, Marzuki memicu kontroversi dengan mengangkat wacana pembubaran KPK. Marzuki berpendapat, KPK tidak banyak membawa perubahan, lebih banyak melakukan manuver politik ketimbang pemberantasan korupsi, dan beberapa petingginya diduga melanggar kode etik dengan menemui Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Demokrat untuk membicarakan suatu kasus.

“Kalau memang terbukti ada pertemuan antara pimpinan KPK dan Nazaruddin, perlu dipikirkan kembali apakah lembaganya perlu dibubarkan. Kalau KPK sebagai lembaga ad hoc kini sudah tidak dipercaya lagi, maka apa gunanya lembaga ini,” kata Marzuki di Gedung DPR, Jumat 29 Juli 2011.

Ismed menyatakan, ucapan Marzuki itu menunjukkan lemahnya komitmen yang bersangkutan untuk memberantas korupsi. Lebih ironis lagi, papar Ismed, pernyataan Marzuki bertentangan dengan komitmen Presiden sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk memimpin pemberantasan korupsi.

“Padahal Marzuki merupakan salah satu unsur pimpinan dalam Partai Demokrat,” tandas Ismed.
Oleh karena itu, lanjutnya, menarik Marzuki Alie dari Ketua DPR adalah perlu demi kebaikan Demokrat sendiri, dan untuk menjaga agar suasana politik nasional tetap kondusif. “Apa makna slogan Partai Demokrat, 'Katakan Tidak Pada Korupsi', jika faktanya elit Demokrat justru hendak membubarkan KPK sebagai instrumen negara dalam pemberantasan korupsi?” kritik Ismed.
Ia berharap, slogan antikorupsi Demokrat tidak semata bualan demi meraih kekuasaan politik. KPK sendiri menyesalkan ucapan Marzuki. “Saya sesalkan pernyataan Ketua DPR. KPK kan sudah bersikap dengan membentuk Komite Etik. Artinya, kita ingin melakukan pembersihan,” tegas Penasehat KPK Said Zainal Abidin.
Ia menjelaskan, Komite Etik itulah yang kini sedang bekerja untuk mencari tahu benar atau tidaknya soal tudingan Nazaruddin yang menyebut ia bertemu dengan pimpinan KPK.

Wakil Ketua Fraksi Demokrat Sutan Bhatoegana meminta semua pihak untuk tidak langsung memvonis Marzuki.  Sutan menjelaskan, konteks pernyataan Marzuki tersebut lebih sebagai bentuk keprihatinan Marzuki terhadap kondisi KPK saat ini, bukan bermakna ingin membubarkan KPK. “Itu justru bentuk kecintaan beliau kepada KPK,” kata Sutan.